- Sumber : SMSI
JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), sebagai tonggak awal penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa dan mengawal berbagai program prioritas pemerintah.
Mengusung tema "Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera", kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional organisasi yang berada di bawah naungan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Srikandi Jaga Desa dibentuk sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, pengawasan program pemerintah, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, kepala daerah, hingga tokoh masyarakat dari berbagai wilayah. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Rangkaian acara diawali dengan penampilan tari tradisional, dilanjutkan pembacaan berita acara, Surat Keputusan, serta susunan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana. Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak pembangunan desa. Menurutnya, keterlibatan perempuan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pemerintah dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang tepat, seiring dimulainya implementasi sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat dinilai membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.
Baca juga:
Program-program pemerintah memiliki tujuan yang sangat mulia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Karena itu diperlukan pengawasan dan pembinaan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa," ujar Hashim.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Srikandi Jaga Desa untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis tersebut. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan menjadi kunci agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan.
Usai prosesi pelantikan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus, disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan publikasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan desa. Melalui jaringan sekitar 3.181 perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI, kedua organisasi berkomitmen mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus memperkuat literasi publik mengenai tata kelola pemerintahan desa.
Selain itu, ABPEDNAS dan SMSI juga akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Kehadiran kelompok kerja tersebut diharapkan mampu membangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, serta masyarakat dalam menciptakan pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara ABPEDNAS dan SMSI menjadi simbol penguatan kolaborasi antara organisasi masyarakat, media, dan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis nasional sekaligus mempercepat terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah pihak, hiburan, serta sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan yang dikemas secara profesional berlangsung meriah dan menjadi momentum penting dalam mempertegas komitmen bersama untuk menjadikan desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
