- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan melalui perluasan Program Domba Kesejahteraan, sebuah inisiatif pemberdayaan yang terbukti memberikan dampak nyata bagi pendapatan rumah tangga penerima. Setelah menjangkau 1.200 keluarga pada 2025, jumlah penerima program ini akan ditingkatkan secara signifikan menjadi 3.325 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2026.
Kebijakan tersebut menandai salah satu ekspansi sosial-ekonomi terbesar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam sektor peternakan rakyat. Program ini dirancang tidak sekadar sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen produktif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki, menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah daerah telah mendistribusikan 1.200 ekor domba kepada 1.200 KPM. Distribusi tersebut dilakukan secara merata ke seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan data penerima yang telah melalui proses verifikasi berlapis.
Baca juga:
“Setiap desa memperoleh alokasi sesuai jumlah KPM yang terdata dan tervalidasi. Pendekatan ini kami terapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar produktif,” ujar Fajar.
Memasuki 2026, pemerintah daerah akan meningkatkan cakupan program hampir tiga kali lipat. Saat ini, proses pemetaan wilayah (mapping) tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan pakan, serta populasi ternak di masing-masing kawasan. Penetapan penerima tetap berbasis data terpadu agar efektivitas program terjaga.
Lebih jauh, Fajar menekankan bahwa Program Domba Kesejahteraan memiliki orientasi jangka panjang. Selain penyerahan ternak, KPM juga didorong untuk mengelola usaha peternakan secara berkelanjutan melalui pendampingan teknis dan manajemen sederhana. Dengan pengelolaan yang baik, domba diharapkan dapat berkembang biak dan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi keluarga penerima.
“Tujuan akhirnya bukan hanya menambah aset ternak, tetapi membangun usaha rakyat yang mandiri dan berdaya saing. Kami ingin sektor peternakan menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Dengan perluasan program ini, Pemkab Bojonegoro menempatkan pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai agenda strategis pembangunan. Di tengah tantangan ekonomi global, langkah ini mencerminkan pendekatan pembangunan inklusif, menggabungkan ketepatan sasaran, keberlanjutan usaha, dan penguatan kapasitas masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan secara nyata dan terukur.
