- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mengintensifkan upaya penanganan krisis air bersih yang mulai dirasakan sejumlah wilayah akibat musim kemarau. Langkah tersebut diwujudkan melalui distribusi bantuan air bersih secara bertahap kepada desa-desa yang mengalami kekurangan pasokan air, berdasarkan permohonan pemerintah desa serta hasil asesmen lapangan yang dilakukan BPBD.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya ancaman kekeringan. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mengedepankan prinsip ketepatan sasaran melalui proses verifikasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan bahwa sepanjang Juni 2026 pihaknya telah mendistribusikan sedikitnya 10 tangki air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke Desa Deru, Desa Wotan, dan Desa Sumberharjo di Kecamatan Sumberrejo; Desa Sumberejo Kidul di Kecamatan Sukosewu; Desa Sugihwaras dan Desa Luwihaji di Kecamatan Ngraho; Desa Nglampin di Kecamatan Ngambon; serta Desa Papringan di Kecamatan Temayang.
Memasuki awal Juli 2026, distribusi kembali dilakukan seiring bertambahnya permohonan bantuan dari desa yang mengalami penurunan ketersediaan air bersih. Pada tahap ini, BPBD kembali mengirimkan bantuan ke Desa Sumberejo Kidul, Kecamatan Sukosewu, serta Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho.
Heru menegaskan bahwa setiap permohonan bantuan tidak serta-merta langsung dipenuhi, melainkan melalui tahapan verifikasi lapangan. Tim BPBD melakukan peninjauan terhadap kondisi sumber air, jumlah warga terdampak, hingga kemampuan pasokan air di wilayah setempat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dan penggunaan sumber daya pemerintah dapat dilakukan secara efektif.
Baca juga:
Di sisi lain, BPBD juga memperkuat langkah mitigasi jangka menengah dengan menyusun peta wilayah rawan kekeringan selama tahun 2026. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 20 kecamatan dengan total 72 desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan selama musim kemarau.
Data tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan, menyiapkan cadangan air bersih, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi puncak musim kemarau. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah diharapkan mampu merespons kondisi darurat secara lebih cepat dan terukur apabila kebutuhan air bersih masyarakat meningkat.
Pemkab Bojonegoro juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait guna memantau perkembangan kondisi di lapangan secara berkelanjutan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap perubahan situasi dapat segera direspons melalui langkah-langkah penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Selain mengoptimalkan distribusi bantuan, BPBD mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan bijaksana selama musim kemarau berlangsung. Warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa setempat atau menghubungi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Bojonegoro melalui layanan WhatsApp di nomor 0811-3356-444 agar dapat segera dilakukan asesmen dan tindak lanjut penanganan.
Dengan kombinasi antara distribusi bantuan, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi sekaligus meminimalkan dampak sosial akibat kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung selama musim kemarau tahun ini.
