- Oleh: Budi Hartono
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Resepsi dan Awarding Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/3/2026) malam di Ruang Angling Dharma, kompleks kantor Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi insan pers yang dinilai memiliki posisi krusial dalam menjaga keseimbangan informasi publik. Ia menekankan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Pers memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi yang beredar di masyarakat tetap objektif dan berimbang. Selain itu, pers juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan literasi publik serta menjaga ruang informasi dari distorsi dan disinformasi,” ujar Wahono.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh insan pers di Bojonegoro untuk terus menjunjung tinggi etika jurnalistik dan profesionalisme, terutama di tengah derasnya arus informasi digital yang kian kompleks. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media perlu terus diperkuat, tanpa mengurangi fungsi kritis pers sebagai pengawas kebijakan publik.
Fungsi kontrol harus tetap berjalan secara independen, namun diiringi dengan pendekatan pemberitaan yang konstruktif dan mampu memberikan solusi,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik di tingkat lokal, khususnya terkait peningkatan jumlah wartawan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan standar kompetensi yang memadai.
Ia menegaskan bahwa percepatan arus informasi akibat perkembangan teknologi menuntut wartawan untuk memiliki kapasitas profesional yang lebih tinggi, baik dalam hal verifikasi data, pemahaman etika, maupun tanggung jawab publik.
Baca juga:
Kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak agar profesi ini tetap kredibel di mata masyarakat,” ujarnya.
Sasmito juga menyoroti keberadaan oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan namun tidak menjalankan tugas sesuai kode etik. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak reputasi profesi jurnalistik secara keseluruhan.
PWI Bojonegoro, lanjutnya, berkomitmen untuk mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran etik, termasuk memberikan pendampingan kepada pihak yang dirugikan hingga proses hukum apabila diperlukan.
Di tingkat provinsi, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai bahwa ekosistem pers di Bojonegoro menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam hal dukungan pemerintah daerah terhadap kebebasan pers. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peringatan HPN seharusnya tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi refleksi untuk memperkuat integritas dan profesionalisme jurnalis.
Profesi jurnalis memiliki landasan hukum dan etika yang jelas. Oleh karena itu, setiap insan pers dituntut untuk bekerja secara bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, PWI Bojonegoro menganugerahkan Angling Dharma PWI Award kepada Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah dalam kategori Kepala Daerah Penggerak Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ketahanan pangan, menekan tingkat pengangguran, serta memperluas konektivitas antarwilayah.
Selain itu, sejumlah tokoh dari berbagai sektor turut menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mendorong perbaikan sosial dan pembangunan di Bojonegoro.
Peringatan HPN 2026 di Bojonegoro ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
