- Bojonegoro, 7 Agustus 2025 | Oleh Budi Hartono
SIDOMUKTI – Dalam sebuah ironi tragis dari wajah birokrasi pedesaan, Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, kini berada di bawah sorotan tajam. Data resmi dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dana desa tahap pertama tahun anggaran 2025 senilai Rp486.844.200 telah 100 persen cair sejak 22 Mei 2025. Namun, hingga hari ini, Kamis, 7 Agustus 2025, tidak satu pun uraian kegiatan tercatat dalam sistem.
Dana publik telah diserap penuh, tetapi tidak ada jejak yang tertinggal, tidak ada laporan kegiatan, tidak ada volume pekerjaan, tidak ada output, bahkan tidak satu huruf pun yang muncul dalam kolom pelaporan. Yang tertinggal hanya angka, 100 persen tersalur, 0 persen terjelaskan.
Kepala Desa Sidomukti, Robert Waluyo, belum memberikan satu pun pernyataan publik terkait kekosongan administratif ini. Tak ada klarifikasi, tak ada pengumuman, tak ada papan informasi kegiatan di balai desa. Yang ada hanyalah diam panjang, yang seolah menjadi bahasa resmi dari ketertutupan.
Situasi ini memicu pertanyaan mendalam dari masyarakat yang selama ini hanya mendengar bahwa “dana desa sudah cair,” namun tak melihat hasil nyata yang bisa dibanggakan sebagai capaian kolektif desa. Padahal, undang-undang dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap rupiah dari uang negara yang ditransfer ke desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dalam bentuk laporan administratif maupun capaian fisik.
Sayangnya, Pemerintah Desa Sidomukti tampak memilih cara lama, menyerap dana, tanpa menjelaskan penggunaannya. Ini bukan hanya kegagalan dalam aspek teknis pelaporan, tapi juga pembiaran atas hilangnya hak publik untuk tahu. Dana publik seharusnya meninggalkan jejak kerja, bukan tanda tanya.
Baca juga:
Lebih menyakitkan lagi, ketika masyarakat mengharapkan pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan, yang mereka temukan justru data kosong dalam sistem resmi pemerintah. Anggaran mengalir, tetapi manfaatnya seperti terserap ke dalam kabut.
Salah satu warga Dusun Pager yang dimintai komentar bahkan mengatakan, “Kami tidak tahu proyek apa yang sudah dijalankan. Kalau bantuan langsung tunai, iya, tapi selebihnya tidak ada kabar. Papan kegiatan juga tidak ada.”
Fenomena ini menggambarkan sebuah kegagalan tata kelola yang tak bisa dibiarkan. Jika pemerintah desa merasa tak perlu menjelaskan penggunaan uang negara kepada warganya sendiri, maka ini bukan lagi kelalaian administratif, melainkan penghinaan terhadap akal sehat publik.
Apakah yang ingin disembunyikan oleh Pemerintah Desa Sidomukti? Ke mana ratusan juta itu diarahkan? Apakah pembangunan sedang berjalan diam-diam, atau tidak berjalan sama sekali?
Masyarakat pantas mendapatkan jawaban. Bukan sekadar laporan formal belaka, tetapi penjelasan nyata, jujur, dan transparan. Karena bila kepala desa tidak mampu menjelaskan penggunaan dana rakyat, maka rakyat berhak mempertanyakan untuk siapa ia sebenarnya bekerja.
Kami telah mengakses data ini secara langsung dari platform resmi Kemenkeu (OMSPAN). Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Sidomukti. Jika klarifikasi disampaikan, redaksi akan memuat sebagai bagian dari komitmen terhadap keberimbangan informasi.
