- Oleh : Budi Hartono
Blora - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) terus mengintensifkan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan sistem pengairan tetap berfungsi optimal dalam menopang kebutuhan air bagi ribuan hektare lahan persawahan yang menjadi tulang punggung produksi pangan daerah.
Kepala Bidang SDA DPUPR Blora, Ir. Surat, mengatakan pemerintah daerah saat ini mengelola jaringan irigasi teknis yang mencakup sekitar 13.351 hektare lahan sawah. Dari luasan tersebut, potensi produksi padi diperkirakan mampu mencapai 80.106 ton setiap musim tanam.
Menurutnya, keberlangsungan sistem irigasi memiliki posisi krusial dalam menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus mendukung agenda besar ketahanan pangan nasional.
Pemeliharaan jaringan irigasi menjadi prioritas karena menyangkut keberlangsungan produksi pangan masyarakat. Infrastruktur pengairan yang terawat akan memastikan distribusi air berjalan merata dan efisien,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Langkah yang ditempuh Pemkab Blora tersebut sejalan dengan sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat maupun daerah. Program ini mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya agenda penguatan swasembada pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak terhadap perluasan lapangan kerja.
Selain itu, program pemeliharaan jaringan irigasi juga menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Di tingkat daerah, kebijakan tersebut selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Blora 2025–2029 bertajuk “Sesarengan Mbangun Blora Maju dan Berkelanjutan”, terutama dalam mendorong pemerataan infrastruktur berkualitas serta peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Di tengah tantangan berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat, DPUPR Blora memilih memperkuat pola kolaborasi lintas pemerintahan guna menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur irigasi.
Baca juga:
Strategi tersebut diwujudkan melalui sinergi pendanaan bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya, pada tahun 2025 Kabupaten Blora dinilai berhasil melaksanakan Program Inpres Irigasi dengan capaian yang baik.
Keberhasilan itu turut memperoleh apresiasi pemerintah pusat berupa tambahan alokasi anggaran. Nilai bantuan Inpres Irigasi yang semula sebesar Rp9,9 miliar meningkat menjadi Rp10,8 miliar.
Tambahan dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan Embung Karangjati di Kecamatan Blora dengan nilai anggaran mencapai Rp8,5 miliar.
Embung berkapasitas 67.998 meter kubik tersebut diproyeksikan mampu mengairi sekitar 40 hektare lahan pertanian. Selain mendukung kebutuhan irigasi, infrastruktur itu juga dirancang sebagai sarana konservasi sumber daya air dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, DPUPR Blora juga mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi.
Melalui skema Padat Karya Tunai (PKT), pemerintah melibatkan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A), serta para pekerja saluran irigasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin.
Pendekatan berbasis gotong royong tersebut dinilai efektif menjaga kondisi jaringan irigasi tetap optimal sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa.
Warga yang terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan memperoleh tambahan pendapatan melalui sistem upah harian. Model ini dinilai mampu membantu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pertanian.
Bagi Pemkab Blora, keberhasilan pengelolaan irigasi tidak semata diukur dari kualitas infrastruktur, melainkan juga dari sejauh mana pembangunan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Semangat itu tercermin dalam slogan yang terus digaungkan pemerintah daerah: “Banyu ono, petani mulyo. Banyu mili, petani mukti,” sebuah filosofi yang menegaskan bahwa keberlangsungan air merupakan fondasi utama kemakmuran petani dan ketahanan pangan daerah.
