Bojonegoro, 15 November 2024 – Sebuah fenomena yang menjadi viral di Bojonegoro memicu perdebatan publik mengenai etika kampanye di kalangan politisi daerah. Sejumlah banner yang memasang foto seluruh anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi Gerindra bersama Presiden Prabowo Subianto sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Banner tersebut, yang menampilkan dukungan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, memunculkan spekulasi terkait potensi pelanggaran kampanye.
Banner-banner itu ditempatkan di titik-titik strategis di berbagai lokasi, dengan gambar Presiden Prabowo berada di tengah-tengah anggota DPRD Gerindra Bojonegoro. Tak hanya itu, di bagian bawah banner terlihat gambar paslon 02 yang diusung Partai Gerindra. Penyebaran banner ini yang sampai viral di media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, menimbulkan respons cepat dari masyarakat yang mempertanyakan netralitas dan etika pejabat partai dalam Pilkada Bojonegoro 2024.
Berbagai komentar di media sosial mengkritik langkah ini, menganggapnya sebagai upaya kampanye terselubung yang memanfaatkan popularitas Presiden Prabowo Subianto untuk meraih dukungan bagi paslon tertentu. Hermawan, salah seorang warganet, menyatakan, "Ini bukan kampanye biasa. Menggunakan foto Presiden seolah-olah memberi dukungan pada paslon tertentu bisa dianggap melanggar etika dan berpotensi melanggar hukum."
Ia menambahkan bahwa sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU, penggunaan gambar pejabat negara dalam alat peraga kampanye seharusnya diatur secara ketat, terutama bila dipasang oleh pejabat publik yang memiliki afiliasi politik. Penggunaan gambar Presiden, apabila tidak sesuai regulasi, bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan dapat berujung pada sanksi pidana.
Di platform media sosial, warganet semakin mempertanyakan mengapa seluruh anggota Fraksi Gerindra di DPRD Bojonegoro memasang banner seragam dengan gambar Presiden. Seorang pengguna Instagram dengan akun @WargaBojonegoroMenggugat menuliskan, "Kalau hanya satu orang mungkin bisa disebut inisiatif pribadi. Tapi ini seluruh fraksi, jelas ada indikasi terkoordinasi."
Baca juga:
Pengamat politik lokal, Abdul Haris, menilai bahwa praktik ini mencerminkan upaya manipulasi citra yang dapat mengganggu demokrasi. Ia menjelaskan, "Ini adalah bentuk kampanye terselubung yang memanfaatkan posisi Presiden untuk meraih dukungan. Praktik seperti ini dapat menimbulkan bias di kalangan pemilih dan merusak prinsip netralitas yang semestinya dijaga dalam proses Pilkada."
Masyarakat di Bojonegoro diimbau agar tetap waspada dan kritis dalam menanggapi bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi mengarah pada penggiringan opini melalui citra pejabat negara. Pilkada Bojonegoro 2024 masih berlangsung, dan publik berharap agar proses demokrasi dapat berjalan secara adil dan terbuka tanpa manipulasi.
Kasus ini menyoroti batas tipis antara dukungan politik dan manipulasi jabatan di tengah proses demokrasi. Meski foto Presiden pada banner Fraksi Gerindra mungkin dianggap sekadar dukungan moril, publik Bojonegoro menuntut agar pejabat politik tetap menghormati etika kampanye yang bersih dan transparan. Proses pemilihan kepala daerah diharapkan bisa berjalan tanpa perlu memanfaatkan jabatan negara untuk meraih dukungan.
Dalam situasi ini, masyarakat berharap para politisi tetap menjaga etika dan netralitas dalam berpolitik. Jika langkah-langkah seperti ini terus terjadi tanpa pengawasan ketat, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan Pilkada Bojonegoro 2024 yang sedang berjalan, publik berharap segala bentuk kampanye dilakukan dengan profesionalisme dan integritas tinggi.
Publik kini menanti tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menindak setiap bentuk kampanye yang dianggap melanggar aturan. Di sisi lain, warga Bojonegoro diminta untuk tetap berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada guna memastikan demokrasi berjalan dengan adil dan bebas dari manipulasi.
Budi / Red
