- Sumber : Humas Polres Bojonegoro
BOJONEGORO – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama kepolisian. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun jaringan peredaran narkotika. Pelanggaran tersebut akan berujung pada tindakan tegas, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran personel Polres Bojonegoro di Gedung Olahraga Sanika Satyawada, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Jatim yang turut didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso beserta sejumlah pejabat utama Polda Jawa Timur.
Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh jajaran meningkatkan upaya pemberantasan narkoba, terutama terhadap jaringan peredaran yang beroperasi di wilayah rawan. Menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku di tingkat bawah, tetapi harus mampu menyentuh jaringan yang menjadi sumber peredaran narkotika.
Saya tidak ingin masih ditemukan kampung narkoba di Jawa Timur. Anggota jangan sekali-kali bermain dengan narkoba. Jika terbukti terlibat, akan ditindak tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," tegas Irjen Pol Dekananto.
Selain menyoroti persoalan narkotika, Kapolda juga menempatkan integritas personel dan kualitas pelayanan publik sebagai bagian penting dari reformasi institusi kepolisian. Ia mengingatkan bahwa kewenangan yang dimiliki setiap anggota harus dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Baca juga:
Pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, harus mengedepankan pendekatan humanis, empati, dan ketulusan. Praktik pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat tidak boleh mendapat ruang dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Berikan pelayanan dengan empati, tulus, dan ikhlas. Jangan mencari-cari kesalahan masyarakat, apalagi meminta sesuatu. Kehadiran polisi harus memberikan rasa aman, bukan membuat resah," pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Polres Bojonegoro, khususnya pelayanan Call Center 110, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta capaian penyelesaian perkara yang dilaporkan telah melampaui 80 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan responsivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Meski demikian, ia meminta peningkatan kinerja tidak berhenti pada capaian administratif. Penguatan sistem pengaduan berbasis digital perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Di sisi lain, peran Bhabinkamtibmas juga diminta lebih dioptimalkan dalam memberikan edukasi mengenai bahaya judi daring yang semakin membutuhkan perhatian serius.
Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar memahami karakteristik wilayah tugas, menjaga kedisiplinan, serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga oleh sikap dan perilaku anggota ketika menjalankan pelayanan sehari-hari.
Tinggalkan budaya lama yang tidak baik dan tunjukkan kerja nyata. Rawat dan jaga dengan baik Kabupaten Bojonegoro," pungkasnya.
Arahan tersebut menegaskan bahwa tantangan kepolisian tidak hanya terletak pada penindakan kejahatan, tetapi juga pada kemampuan menjaga integritas internal dan membangun pelayanan publik yang dapat dipercaya. Dengan komitmen tersebut, jajaran Polres Bojonegoro diharapkan semakin profesional, tegas dalam penegakan hukum, serta mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.