- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro — Pemerintah pusat menegaskan pentingnya integrasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi di tingkat desa sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial yang adil dan tepat sasaran. Penegasan tersebut mengemuka pada hari kedua Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah desa, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi menjadi bagian dari upaya nasional untuk menyelaraskan data sosial ekonomi penduduk agar seluruh program bantuan sosial dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ketua Tim Penggunaan dan Diseminasi Data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Raden Roro Endah Noorwidayati, menjelaskan bahwa DTSEN merupakan sistem data baru yang lebih komprehensif dibandingkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan. DTSEN, kata dia, disusun berdasarkan pembagian desil oleh Badan Pusat Statistik, yang membagi penduduk Indonesia ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Setiap desil merepresentasikan sepuluh persen penduduk. Jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, tersedia mekanisme pemutakhiran yang jelas dan dapat diakses, termasuk melalui layanan pusat bantuan,” ujarnya.
Baca juga:
Lebih lanjut, Kemensos menegaskan bahwa seluruh program bantuan sosial ke depan akan sepenuhnya mengacu pada DTSEN. Oleh karena itu, keakuratan dan validitas data menjadi prasyarat mutlak agar kebijakan sosial negara dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.
Sementara itu, Tim Pengembangan Sistem dan Aplikasi SIKS-NG Kemensos, M. Imam Mudzakir, memaparkan bahwa SIKS-NG berfungsi sebagai tulang punggung pemutakhiran DTSEN. Melalui platform ini, pemerintah desa didorong untuk berintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS, serta sistem data pendidikan (Dapodik).
“Desa menjadi ujung tombak pemutakhiran data karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial secara riil. Hijrah data melalui SIKS-NG adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan berbasis data yang aktual,” tegasnya.
Ia menambahkan, operator desa memiliki peran krusial dalam memastikan status penduduk tercatat secara tepat, mulai dari kondisi hidup atau meninggal dunia, status kehamilan, disabilitas, hingga keberadaan orang tua dalam satu keluarga. Informasi tersebut menjadi penentu dalam berbagai program kesejahteraan sosial.
Sebagai platform terintegrasi, SIKS-NG digunakan secara berjenjang oleh petugas resmi, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, pendamping sosial, dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, hingga tingkat kementerian. Sistem ini memungkinkan proses validasi, verifikasi, serta pemantauan DTSEN dan program kesejahteraan sosial dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Perencana dan Pengujian Kualitas Data Kemensos, Muhammad Reza Abinaufal, bersama jajaran pemerintah desa dan operator SIKS-NG se-Kabupaten Bojonegoro. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap sinergi lintas sektor dapat memperkuat tata kelola data nasional, sekaligus memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
