- SUMBER : SMSI
Jakarta — Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghangat setelah Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan pernyataan yang menantang para pengkritik program tersebut untuk berdialog secara langsung di lingkungan kampus. Pernyataan itu memicu beragam respons, mulai dari kritik kalangan mahasiswa hingga perdebatan di internal Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) yang selama ini dikenal mendukung agenda pemerintah.
Dalam sejumlah kesempatan, Hashim menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang lahir dari komitmen politik Presiden. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menghadapi kritik secara terbuka di berbagai perguruan tinggi. Sikap tersebut segera memantik reaksi dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai pendekatan konfrontatif justru berpotensi memperlebar ruang polarisasi.
Di berbagai daerah, sejumlah kelompok mahasiswa kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Selain mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program, mereka juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk MBG, yang disebut mencapai sekitar Rp335 triliun. Para pengkritik meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan disertai mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah potensi penyimpangan.
Di sisi lain, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta menekan angka stunting.
Perdebatan tidak hanya berkembang di ruang publik. Di internal FORMAS, organisasi yang selama ini dikenal aktif mengawal berbagai program strategis pemerintah, mulai muncul beragam pandangan mengenai gaya komunikasi politik yang ditunjukkan Hashim.
Salah satu tokoh koalisi FORMAS, KH. Maksum Hidayatullah, menyampaikan kritik terhadap pernyataan Hashim. Menurutnya, penyampaian pesan kepada publik seharusnya dilakukan secara lebih bijaksana agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah menutup ruang kritik.
Baca juga:
Pandangan senada juga disampaikan Ferry Sibarani, salah seorang fungsionaris FORMAS. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional melalui komunikasi yang lebih menyejukkan serta menghindari narasi yang dapat memicu eskalasi ketegangan di tengah masyarakat.
Sementara itu, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, turut mengemukakan pandangannya. Ia mengaku telah lebih dahulu mengundurkan diri dari kepengurusan FORMAS karena perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan Hashim. Menurut Yono, organisasi perlu tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap program pemerintah dan sikap kritis yang konstruktif.
Perbedaan pandangan tersebut memunculkan persepsi adanya dua arus pemikiran di lingkungan FORMAS. Di satu sisi terdapat kelompok yang menilai seluruh program pemerintah perlu dikawal secara penuh, sementara kelompok lainnya berpendapat bahwa dukungan terhadap pemerintah tetap harus disertai ruang evaluasi dan kritik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
Pengamat menilai polemik ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun kualitas pelaksanaan, tetapi juga oleh strategi komunikasi pemerintah kepada publik.
Program MBG pada dasarnya dirancang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun, ketika perdebatan bergeser dari substansi kebijakan menuju narasi politik, ruang dialog publik berpotensi semakin menyempit dan memperkuat polarisasi.
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang wajar. Sebaliknya, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memastikan program prioritas nasional memperoleh dukungan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, argumentatif, dan berbasis data.
Polemik yang berkembang saat ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan program MBG tidak hanya bergantung pada aspek teknis maupun pendanaan, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun dialog yang sehat. Dengan komunikasi yang inklusif, kritik dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan, sementara dukungan publik terhadap program strategis nasional dapat terjaga dalam koridor demokrasi dan kepentingan bersama.
