- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro kembali menorehkan capaian prestisius dalam tata kelola pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian terbaru dari Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini meraih peringkat pertama untuk kategori Lapas dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Triyoga Muhtar Habibi kepada Kepala Lapas Bojonegoro, Hari Winarca, dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Surabaya.
Dalam evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, Lapas Bojonegoro mencatat skor 83,91 dengan predikat “baik”. Penilaian tersebut mencakup sejumlah indikator krusial, antara lain transparansi layanan, akuntabilitas kelembagaan, serta tingkat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan warga binaan.
Capaian ini menandai peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan, sekaligus memperkuat posisi Lapas Bojonegoro sebagai salah satu unit pemasyarakatan dengan performa terbaik di tingkat regional.
Baca juga:
Dalam keterangannya, Hari Winarca menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran, bukan semata capaian individual. Ia menekankan pentingnya kolaborasi internal dalam menjaga konsistensi mutu pelayanan.
Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh petugas. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga integritas, serta mempertahankan kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut akan dijadikan sebagai fondasi untuk menghadirkan inovasi layanan yang berkelanjutan. Menurutnya, dinamika kebutuhan masyarakat menuntut institusi publik untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga proaktif dalam melakukan pembenahan.
Keberhasilan Lapas Bojonegoro ini mencerminkan adanya transformasi yang semakin nyata dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam upaya membangun pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang semakin kompleks, capaian tersebut menjadi indikator bahwa komitmen, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang efektif mampu mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.
