- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat strategi mitigasi bencana melalui penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terukur, adaptif, dan berbasis risiko. Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung selama dua hari, Kamis (16/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026), di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi teknis, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun skenario penanganan cuaca ekstrem yang mampu diimplementasikan secara efektif ketika kondisi darurat terjadi.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa tantangan kebencanaan di Bojonegoro tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan sebagai isu strategis yang membutuhkan perencanaan komprehensif berbasis data ilmiah dan kolaborasi lintas lembaga.
Menurutnya, karakter geografis Bojonegoro menghadirkan beragam potensi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini. Mulai dari keberadaan Sesar Kendeng yang berpotensi memicu aktivitas kegempaan, ancaman banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, hingga kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Di sisi lain, perubahan iklim yang ditandai meningkatnya suhu udara, cuaca yang semakin tidak menentu, serta potensi angin puting beliung menjadi tantangan baru yang menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam membangun sistem mitigasi yang lebih modern dan responsif.
Bupati menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh potensi risiko telah dipetakan secara menyeluruh oleh BPBD. Pemetaan tersebut nantinya menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan mitigasi, mulai dari pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pembangunan infrastruktur kebencanaan, hingga pemanfaatan teknologi sebagai instrumen peringatan dini.
Seluruh potensi risiko harus dipetakan secara rinci. Aktivitas Sesar Kendeng, kawasan sepanjang Bengawan Solo, hingga wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi pemerintah. Setelah pemetaan selesai, pembangunan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi harus segera diwujudkan," ujar Setyo Wahono.
Ia menilai keberadaan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) menjadi salah satu elemen paling vital dalam mengurangi risiko korban ketika bencana terjadi.
Karena itu, seluruh perangkat komunikasi yang dimiliki pemerintah desa perlu dioptimalkan, mulai dari media sosial, sirine peringatan, hingga radio komunikasi agar informasi kebencanaan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat diteruskan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Baca juga:
Selain memperkuat sistem teknologi, Bupati juga menekankan pentingnya membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada BPBD, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai penting agar kesiapan sumber daya manusia, peralatan, hingga mekanisme evakuasi dapat berjalan secara terpadu ketika kondisi darurat benar-benar terjadi.
Tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana, pemerintah daerah juga mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang yang menyentuh persoalan mendasar.
Salah satunya ialah pencarian sumber-sumber air baru bagi wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian terhadap menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berdampak pada produktivitas sektor pertanian, serta potensi pengaruh perubahan iklim terhadap kawasan industri minyak dan gas bumi (migas), khususnya di wilayah Ring 1.
Menurut Bupati, seluruh persoalan tersebut harus menjadi bagian dari dokumen kontingensi sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.
Ia berharap forum yang digelar selama dua hari tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan.
Penyusunan dokumen ini harus menghasilkan rumusan yang benar-benar aplikatif. Kita perlu memperkuat kolaborasi dengan BMKG maupun BNPB agar solusi yang diberikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil kajian dalam dokumen kontingensi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem mitigasi yang lebih profesional dan terencana.
Ia menepis anggapan bahwa dokumen tersebut hanya menjadi pelengkap administrasi. Sebaliknya, dokumen kontingensi dirancang sebagai pedoman operasional yang mengatur secara rinci pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta langkah yang harus diambil ketika status kedaruratan ditetapkan.
Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran administrasi, melainkan komitmen bersama yang memiliki ukuran kerja yang jelas. Di dalamnya telah diatur siapa melakukan apa, kapan harus bertindak, serta bagaimana mekanisme koordinasi ketika kondisi darurat dinyatakan," jelas Heru.
Melalui penyusunan dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap sistem penanggulangan bencana ke depan tidak hanya lebih cepat dalam merespons kondisi darurat, tetapi juga semakin efektif dalam melindungi masyarakat melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
