- Oleh: Budi Hartono
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menetapkan delapan Proyek Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026 dengan total alokasi mencapai Rp175,3 miliar. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui penguatan infrastruktur perdagangan, revitalisasi ruang publik, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Penetapan proyek tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026 yang ditandatangani pada 12 Maret 2026. Program ini dirancang sebagai respons atas sejumlah isu strategis daerah yang dinilai memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan dengan agenda pembangunan tingkat provinsi dan nasional.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa proyek-proyek yang dipilih memiliki karakteristik khusus, mulai dari nilai anggaran yang signifikan hingga tingkat kompleksitas pelaksanaan yang tinggi. Selain itu, seluruh proyek telah tercantum dalam dokumen perencanaan resmi daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan APBD.
Proyek strategis ini tidak hanya bernilai besar, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat dari APIP, UKPBJ, serta pengawalan dari KPK,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Dari delapan proyek yang ditetapkan, pembangunan Pasar Kota Bojonegoro menjadi program dengan porsi anggaran terbesar, yakni Rp80,036 miliar. Proyek ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem perdagangan lokal serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil.
Sementara itu, penataan Alun-Alun Bojonegoro dengan anggaran Rp28 miliar diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih representatif dan inklusif bagi masyarakat. Revitalisasi ini juga diproyeksikan menjadi pengungkit sektor pariwisata lokal.
Baca juga:
Pada sektor infrastruktur jalan, Pemkab mengalokasikan anggaran untuk pelebaran Jalan Purwosari–Glagah sebesar Rp21,258 miliar dan rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol senilai Rp15,957 miliar. Kedua proyek ini dinilai krusial dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
Selain itu, penggantian Jembatan Mojorejo–Tapelan di Kecamatan Ngraho dengan anggaran Rp15,110 miliar menjadi bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan efisiensi transportasi antarwilayah.
Tidak hanya berfokus pada ekonomi dan konektivitas, Pemkab Bojonegoro juga memasukkan aspek sosial dan mitigasi bencana dalam prioritas pembangunan. Rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam Bojonegoro dialokasikan sebesar Rp7,852 miliar sebagai bagian dari peningkatan fasilitas keagamaan yang representatif.
Di sisi lain, pembangunan pelindung tebing sungai di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, dan Desa Ngaglik, Kecamatan Kasiman, masing-masing dengan anggaran Rp4,059 miliar dan Rp3,1 miliar, diarahkan untuk mengurangi risiko bencana alam, khususnya erosi dan longsor di kawasan bantaran sungai.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya percepatan tahapan administrasi guna memastikan pelaksanaan fisik proyek dapat dimulai tepat waktu. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga efektivitas penyerapan anggaran sekaligus memastikan manfaat proyek dapat segera dirasakan masyarakat.
Bupati Setyo Wahono juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja secara terkoordinasi dan akuntabel, mengingat proyek-proyek tersebut berada dalam pengawasan khusus lembaga internal maupun eksternal.
Dengan pelaksanaan delapan proyek strategis ini, Pemkab Bojonegoro menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, didukung oleh infrastruktur yang memadai dan fasilitas publik yang berkualitas. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
