- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengukuhkan kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, di Ruang Angling Dharmo, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/6/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Kehadiran Dewan Pendidikan diharapkan mampu menjalankan fungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan, pengawasan, sekaligus rekomendasi bagi pengembangan sektor pendidikan di Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah kemajuan daerah pada masa mendatang. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas generasi yang memiliki kompetensi, karakter, serta daya saing tinggi.
Tantangan kita ke depan adalah menyiapkan investasi manusia yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Kita harus memikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk kemajuan pendidikan Bojonegoro di masa depan," ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak. Karena itu, upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui kebijakan yang terukur dan berbasis pada kondisi riil di lapangan.
Baca juga:
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, lanjut Wahono, adalah masih tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di sejumlah wilayah Bojonegoro. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penanganan yang komprehensif melalui kerja sama lintas sektor agar setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.
Untuk itu, Dewan Pendidikan diminta mengambil peran lebih aktif dalam memetakan berbagai persoalan pendidikan hingga tingkat desa. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain fungsi pemetaan, Dewan Pendidikan juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Peran tersebut dinilai penting untuk membangun sinergi dalam menyusun berbagai program peningkatan mutu pendidikan.
Di sisi lain, lembaga tersebut juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap kolaborasi yang semakin solid dapat mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan peserta didik. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi Bojonegoro yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan, Bojonegoro menargetkan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kemajuan sumber daya manusia di masa depan.
