- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah terbaru diwujudkan melalui peluncuran Podcast Ngobrol Integritas, sebuah inovasi komunikasi publik yang digagas Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai media edukasi antikorupsi dan penguatan budaya integritas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Program yang mulai mengudara melalui kanal YouTube Inspektorat Bojonegoro pada Selasa (30/6/2026) tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong peningkatan efektivitas pengawasan internal di seluruh instansi pemerintah.
Inspektur Kabupaten Bojonegoro melalui Inspektur Pembantu (Irban) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Rahmat Junaidi, menjelaskan bahwa transformasi peran APIP kini tidak lagi sebatas menjalankan fungsi pemeriksaan administratif. Sesuai arahan Presiden RI, APIP dituntut mampu menjalankan fungsi audit berbasis risiko, memberikan konsultasi tata kelola pemerintahan, melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi.
Menurut Rahmat, regulasi nasional juga mengamanatkan agar seluruh APIP mencapai Kapabilitas Level 3. Pada level tersebut, Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan audit berbasis risiko, memberikan quality assurance, menjaga independensi dalam pengawasan, serta aktif memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kapabilitas Level 3 menempatkan APIP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Rahmat, diperlukan penguatan sumber daya secara menyeluruh. Tidak hanya peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesional, tetapi juga dukungan perangkat kerja, kecukupan anggaran, serta kemampuan mengelola sistem Governance, Risk and Compliance (GRC) yang terintegrasi.
Pendekatan GRC dinilai menjadi fondasi penting dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan melalui penyempurnaan berbagai Area of Improvement. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat berlangsung lebih efektif dan berkualitas.
Baca juga:
Sebagai bagian dari proses penguatan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur selaku pembina APIP di daerah telah memberikan pembinaan teknis kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro selama dua hari, yakni pada 29 hingga 30 Juni 2026.
Peluncuran Podcast Ngobrol Integritas menjadi salah satu implementasi nyata hasil penguatan tersebut. Selain menjadi media komunikasi publik, podcast ini dirancang sebagai sarana konsultasi, edukasi, sekaligus penyebarluasan pemahaman mengenai praktik pemerintahan yang berintegritas.
Rahmat menegaskan bahwa podcast tersebut bukan sekadar program siaran biasa, melainkan instrumen edukatif yang membahas berbagai isu strategis dalam pencegahan korupsi. Materi yang disampaikan mencakup pengendalian gratifikasi, penerapan Whistle Blowing System, pencegahan konflik kepentingan (conflict of interest), hingga berbagai aspek pengawasan internal lainnya.
Program tersebut direncanakan hadir secara rutin setiap bulan sehingga dapat menjadi ruang dialog yang berkelanjutan antara Inspektorat, aparatur pemerintah, serta masyarakat.
Pada episode perdana, Podcast Ngobrol Integritas mengangkat tema mengenai penanganan kecurangan (fraud), sebuah isu yang dinilai memiliki relevansi tinggi dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah.
Hadir sebagai narasumber adalah mantan Inspektur Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono, bersama Auditor Madya Bidang Investigasi BPKP Jawa Timur, Untung Julianto. Keduanya membahas berbagai strategi mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus pentingnya membangun budaya integritas sebagai benteng utama melawan praktik koruptif.
Melalui kombinasi antara pembinaan teknis dari BPKP dan inovasi komunikasi publik melalui Podcast Ngobrol Integritas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis penguatan tata kelola pemerintahan berbasis GRC dapat berjalan semakin efektif.
Dengan sistem pengawasan internal yang semakin matang serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai integritas, pemerintah berharap risiko korupsi dapat ditekan secara signifikan. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan podcast tersebut sebagai sumber informasi dan edukasi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus berpartisipasi aktif dalam membangun budaya integritas demi terwujudnya Bojonegoro yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
