- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui kegiatan pemaparan hasil review arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis (9/10/2025), di ruang Angling Dharma. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya strategis menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta pejabat teknis yang terlibat dalam penyusunan arsitektur SPBE. Melalui forum ini, Pemkab Bojonegoro menekankan pentingnya konsistensi dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pondasi digitalisasi pemerintahan daerah.
Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SPBE bukan sekadar digitalisasi dokumen dan sistem, tetapi transformasi menyeluruh terhadap tata kelola dan budaya kerja birokrasi.
“Ukuran utama keberhasilan program ini adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat dikatakan puas jika pelayanan kita cepat, hasilnya tepat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya tegas.
Baca juga:
Ia menambahkan, setiap OPD dituntut untuk terus memperbarui Standard Operating Procedure (SOP) sesuai dinamika kebutuhan publik dan perkembangan teknologi. Pembaruan tersebut bukan hanya bersifat administratif, melainkan bentuk adaptasi aktif terhadap perubahan lingkungan kerja dan ekspektasi masyarakat.
Lebih lanjut, Kusnandaka menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam memastikan keberlanjutan implementasi SPBE. “Apa pun perubahan sistemnya, tidak akan berjalan tanpa SDM yang memahami persoalan di lapangan. Karena itu, peningkatan kompetensi harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di sektor pelayanan,” imbuhnya.
Pada sesi pemaparan, sejumlah contoh penerapan sistem digital di sektor pertanian turut disajikan, termasuk sistem informasi berbasis sensor dan peta lahan yang mampu mendukung efisiensi dan ketepatan data produksi. Namun, optimalisasi sistem ini masih memerlukan dukungan peningkatan kapasitas SDM di tingkat pelaksana.
Sementara itu, Dewan TIK Bojonegoro Boedy Irhadtanto menyoroti tantangan mendasar dalam percepatan transformasi digital, yakni rendahnya literasi dan keterampilan digital di kalangan aparatur daerah. “Banyak data daerah tidak diperbarui secara rutin karena keterbatasan SDM yang belum terbiasa dengan pengolahan data digital. Bahkan kemampuan dasar seperti mengetik cepat masih menjadi kendala di beberapa OPD,” ungkapnya.
Menurut Boedy, peningkatan kompetensi digital harus menjadi prioritas utama agar proses input, validasi, dan pengelolaan data dapat berjalan optimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem SPBE benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Dengan langkah-langkah terukur ini, Pemkab Bojonegoro berupaya menegaskan arah reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan modern yang berbasis inovasi dan teknologi. SPBE diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
