• Oleh : Budi Hartono 

Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik penipuan dan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang mencatut nama pejabat pemerintah daerah. Peringatan ini disampaikan setelah beredarnya pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan dua pejabat di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKP-CK) Bojonegoro.

Pesan tersebut diketahui menggunakan nomor 0812-3979-0608 dengan mengklaim sebagai Kepala DPKP-CK Bojonegoro Satito Hadi, serta nomor 0852-8546-8862 yang mencatut nama Sekretaris Dinas DPKP-CK Bojonegoro Zamroni. Dalam pesan itu, pelaku diduga melakukan berbagai modus penipuan, mulai dari permintaan bantuan hingga penawaran tertentu dengan mengatasnamakan pejabat bersangkutan.

Baca juga:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo, memastikan bahwa kedua nomor tersebut bukan milik pejabat DPKP-CK yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa pesan yang beredar merupakan upaya penipuan yang memanfaatkan citra pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

• “Kami sudah memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Masyarakat diimbau agar tidak mudah terpancing atau mempercayai pesan semacam ini. Modusnya sering kali menggunakan foto profil pejabat yang bersangkutan untuk memperkuat kesan keaslian,” ujar Heri dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Heri menegaskan pentingnya kewaspadaan digital di tengah maraknya penyalahgunaan identitas pejabat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Ia juga mengajak masyarakat Bojonegoro untuk aktif melaporkan setiap temuan informasi mencurigakan kepada pihak berwenang, baik melalui kanal resmi pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus memperkuat literasi digital masyarakat melalui edukasi publik dan kampanye anti-hoaks. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, aman, dan terpercaya di tengah arus komunikasi digital yang kian cepat.

• “Masyarakat harus kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Jangan mudah percaya sebelum memverifikasi sumbernya. Dengan kerja sama semua pihak, kita dapat memutus rantai penyebaran hoaks dan melindungi warga dari tindak penipuan berbasis digital,” pungkas Heri.

Dengan peringatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat semakin waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan siber yang kerap menyasar ruang publik digital, sekaligus memperkuat budaya verifikasi informasi sebelum menyebarkan atau menanggapinya.