- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui forum diseminasi Crowdsourcing 100 Ide Pendidikan untuk Bojonegoro yang digelar bersama komunitas Inspirasi Akademisi dan Periset Bojonegoro (Inspira Risbo), Selasa (26/5/2026). Forum yang berlangsung di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro itu menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan daerah untuk merumuskan arah pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Setyo Wahono, Pembina Inspira Risbo Cantika Wahono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadho, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, termasuk unsur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta BRIDA.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari semangat belajar, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan kolektif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi berbagai tantangan mendasar untuk memastikan setiap warga memperoleh hak pendidikan secara layak.
Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia daerah. Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan pendidikan semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kita harus terus belajar dan berbenah agar pendidikan Bojonegoro menjadi lebih baik lagi. Setidaknya kita harus mampu memberikan hak warga negara untuk mengenyam pendidikan,” ujar Setyo Wahono.
Sorotan utama dalam forum tersebut tertuju pada persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah menilai penanganan ATS membutuhkan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, mengingat sebagian anak berada dalam kondisi sosial yang kompleks, termasuk enggan kembali ke lingkungan pendidikan formal.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, komunitas sosial, hingga tokoh masyarakat untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan humanis.
Baca juga:
Mengatasi ATS tidak bisa sendirian. Kebijakan Pemda harus menjadi amanah dan mampu menumbuhkan keterlibatan elemen lainnya. Saya juga akan sering turun ke lapangan, terutama di wilayah-wilayah tertentu, karena masih ada anak-anak yang belum sekolah bahkan tidak mau keluar rumah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain menjadi forum pertukaran gagasan, kegiatan crowdsourcing tersebut juga diarahkan sebagai wadah penyusunan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah berharap berbagai ide yang dihimpun mampu melahirkan inovasi pendidikan berbasis kebutuhan riil masyarakat Bojonegoro.
Setyo Wahono menambahkan, kompetisi gagasan dan inovasi pendidikan harus terus didorong agar Bojonegoro memiliki ekosistem pembelajaran yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Harapannya, forum ini bisa memberikan solusi nyata terhadap perencanaan dan penganggaran Pemda, sekaligus melahirkan kompetisi dan inovasi demi kemajuan pendidikan Bojonegoro,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anwar Mukhtadho, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan dan pemikiran yang lahir dari forum tersebut. Ia menilai kemajuan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada institusi sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pembangunan pendidikan harus dipandang sebagai agenda bersama lintas jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Karena itu, partisipasi publik dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan daerah.
Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro ini adalah PR bersama. Pendidikan tidak hanya milik SMA, SMP, SD maupun TK, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Terima kasih atas masukan dan inovasi yang diberikan demi kemajuan pendidikan Bojonegoro,” ujarnya.
Anwar juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir Dinas Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah di Bojonegoro masih mencapai sekitar 5.610 anak. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih terarah.
Ia berharap kolaborasi yang dibangun melalui forum Inspira Risbo dapat mempercepat penanganan ATS sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi anak-anak Bojonegoro di masa mendatang.
