- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan langkah strategis dalam menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah, upaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja menjadi fokus utama pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (8/6/2026). Forum ini dihadiri 72 peserta yang berasal dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta 45 Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan sistem pendidikan vokasi, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama yang terbangun antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, lembaga pendidikan, dan sektor usaha.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Bojonegoro baru saja menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilannya menekan angka pengangguran. Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa sinergi lintas sektor mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi yang selama ini dibangun telah menunjukkan hasil yang positif. Ini menjadi bukti bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Nurul Azizah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penurunan angka pengangguran, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi kemiskinan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta memperluas konektivitas dan pembangunan infrastruktur.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, ia menilai bahwa inovasi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh target pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diwujudkan melalui program-program yang terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Baca juga:
Sinergi yang kuat antara sekolah vokasi, dunia usaha, dan pemerintah harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan mampu menghasilkan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyoroti besarnya peran pendidikan vokasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Saat ini Kabupaten Bojonegoro memiliki sekitar 122 SMK dengan jumlah peserta didik mencapai kurang lebih 25 ribu siswa. Setiap tahun, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki pasar kerja dan membutuhkan akses terhadap peluang kerja yang memadai.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan kerja yang tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, tetapi juga pada kualitas hasil yang dicapai. Program pelatihan harus mampu menjawab kebutuhan riil dunia kerja dan memberikan pendampingan berkelanjutan hingga peserta memperoleh pekerjaan atau mampu menciptakan usaha secara mandiri.
Pelatihan harus benar-benar diikuti oleh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan setelah pelatihan mereka mendapatkan pendampingan yang memadai. Fokusnya bukan sekadar jumlah peserta, tetapi sejauh mana program tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Bojonegoro masih didominasi oleh lulusan SMK dan sederajat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendidikan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri serta optimalisasi fungsi Bursa Kerja Khusus sebagai penghubung antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.
Saat ini terdapat 45 BKK aktif di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas dua perguruan tinggi, 42 SMK, dan satu SMA. Berdasarkan hasil tracer study, seluruh BKK tersebut berhasil memfasilitasi penempatan sebanyak 2.872 tenaga kerja ke berbagai sektor industri dan usaha.
Dari jumlah tersebut, tiga BKK dengan capaian penempatan tenaga kerja tertinggi adalah BKK SMKN Purwosari dengan 323 tenaga kerja, disusul BKK SMKN Kasiman sebanyak 293 tenaga kerja, serta BKK SMKN 1 Bojonegoro dengan 288 tenaga kerja.
Selain memperkuat peran BKK, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga terus mengembangkan berbagai program ketenagakerjaan. Sejumlah inisiatif yang telah dijalankan antara lain Mini Job Fair, Job Fair Utama, pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi, layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja, seminar peningkatan keterampilan nonteknis (soft skill), hingga penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui berbagai kanal dan lokasi strategis.
Melalui pendekatan yang mengedepankan kolaborasi dan penguatan pendidikan vokasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
