- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Pemkab Bojonegoro menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), Selasa (2/6/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya produksi, serta mempercepat proses budidaya tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.
Sebanyak delapan unit alsintan diserahkan kepada delapan kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Bantuan tersebut terdiri atas enam unit traktor roda dua, satu unit traktor roda empat, dan satu unit rice transplanter atau mesin tanam padi modern.
Penyerahan bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan modernisasi pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan efisiensi usaha tani. Pemanfaatan alsintan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh kepada petani, tidak hanya melalui penyediaan sarana produksi, tetapi juga melalui berbagai program pendukung yang menyentuh seluruh rantai usaha pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen.
Menurutnya, berbagai kebijakan telah dijalankan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Salah satunya adalah program listrik masuk sawah yang bertujuan membantu kebutuhan pengairan lahan pertanian secara lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani serta melakukan pemantauan terhadap harga hasil pertanian setelah masa panen guna menjaga stabilitas pendapatan petani di tengah dinamika pasar.
Upaya yang kami lakukan tidak hanya melalui bantuan alat dan mesin pertanian, tetapi juga melalui program listrik masuk sawah untuk mendukung pengairan, memastikan ketersediaan pupuk, serta melakukan pemantauan harga hasil panen agar petani mendapatkan keuntungan yang layak," ujar Nurul Azizah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemkab Bojonegoro juga akan menyalurkan bantuan benih padi unggul varietas Gamagora kepada kelompok tani. Varietas tersebut dinilai memiliki potensi produktivitas tinggi dengan hasil panen yang diperkirakan dapat melampaui delapan ton per hektare.
Penyediaan benih unggul tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian sekaligus mendorong peningkatan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih optimal.
Baca juga:
Melalui kombinasi bantuan alsintan, penyediaan benih unggul, dukungan pengairan, dan pengawasan harga hasil panen, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, menjelaskan bahwa proses penetapan penerima bantuan dilakukan secara selektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelompok tani yang menerima bantuan wajib terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), memiliki legalitas yang jelas, serta menunjukkan komitmen dalam mengelola bantuan secara bertanggung jawab.
Menurut Zaenal, bantuan alsintan merupakan instrumen penting dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Bantuan alsintan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi. Kami berharap alsintan yang diterima dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung kegiatan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Karena itu, kelompok penerima diminta menjaga serta memanfaatkan alsintan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.
DKPP secara tegas melarang alsintan yang telah disalurkan untuk diperjualbelikan, digadaikan, ataupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Tanggung jawab pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanfaatan alat sepenuhnya berada di tangan kelompok tani penerima manfaat.
Kami tegaskan bahwa bantuan ini tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, maupun dipindahtangankan. Poktan dan Gapoktan penerima bertanggung jawab penuh terhadap operasional, perawatan, serta pemanfaatan alat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok," tegasnya.
Untuk memastikan efektivitas program, DKPP Bojonegoro akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama penyuluh pertanian lapangan serta petugas terkait. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam penentuan penerima bantuan pada tahun-tahun mendatang. Bahkan, alsintan yang tidak digunakan secara optimal dapat direlokasi kepada kelompok tani lain yang dinilai lebih membutuhkan dan mampu memanfaatkannya secara maksimal.
Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi petani. Karena itu, monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pendampingan agar alsintan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Bojonegoro," pungkas Zaenal.
Dengan penyaluran alsintan APBN 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ketahanan pangan global, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia.
