- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah cepat menanggapi kericuhan dalam pelaksanaan Olimpiade Matematika tingkat SD/MI yang berlangsung pada Minggu (7/12/2025) di Gedung Serbaguna Bojonegoro. Insiden yang menyebabkan kegiatan terhenti dan menimbulkan protes orang tua peserta ini kini menjadi perhatian serius Pemkab.
Sebagai bentuk respons awal, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menggelar pertemuan dengan Ketua Panitia sekaligus pemilik Saryta Management, Ita Purnamasari, pada hari yang sama (7/12/2025). Pertemuan ini dilakukan menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait ketidakjelasan pelaksanaan dan penundaan olimpiade.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus mendapatkan respon cepat, mengingat kegiatan itu melibatkan ribuan peserta dan menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggara.
Baca juga:
- “Penyelenggara salah, karena tidak berkoordinasi secara langsung dengan Dinas Pendidikan maupun Kemenag yang memiliki fungsi pembinaan pendidikan dasar dan madrasah ibtidaiyah,” ujarnya dengan nada tegas.
Nurul Azizah juga menyoroti aspek tanggung jawab panitia, terutama terkait lebih dari 1.300 siswa yang belum dapat mengikuti olimpiade dan telah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp55.000 per peserta. Ia menekankan pentingnya pengembalian hak-hak peserta apabila kegiatan tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana.
- “Ini menyangkut kewajiban penyelenggara terhadap peserta. Ada hak yang belum diterima, dan itu harus dikembalikan,” imbuhnya.
Olimpiade Matematika yang diadakan Saryta Management pada Minggu (7/12/2025) tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung penuh, namun kegiatan terhenti akibat situasi yang memicu ketegangan dan kericuhan. Sejumlah orang tua menyuarakan kekecewaan karena pelaksanaan dinilai tidak profesional dan tidak siap.
Menindaklanjuti hal ini, Pemkab Bojonegoro menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Selasa (9/12/2025) dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk panitia penyelenggara, Dinas Pendidikan, Kemenag, perwakilan sekolah, serta orang tua peserta. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi komprehensif, baik terkait kelanjutan olimpiade maupun pertanggungjawaban panitia atas kerugian yang dialami peserta.
Dengan langkah cepat tersebut, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak peserta didik dan orang tua dalam setiap kegiatan pendidikan.
