- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro — Semangat inklusivitas dan kesetaraan sosial mengemuka dalam peringatan hari ulang tahun ke-13 Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Minggu (5/4/2026). Kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Bojonegoro sebagai wilayah yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Perayaan berlangsung semarak dengan rangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Agenda yang diselenggarakan meliputi penyaluran bantuan sosial bagi anak yatim dan penyandang disabilitas, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga operasi pasar murah. Keseluruhan kegiatan tersebut mencerminkan pendekatan terpadu antara aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan.
Ketua PDKB Bojonegoro, Sanawi, dalam sambutannya menekankan pentingnya menghapus batas sosial yang selama ini kerap memisahkan penyandang disabilitas dari masyarakat umum. Ia menyampaikan bahwa keberadaan regulasi daerah terkait disabilitas harus menjadi landasan kuat dalam menghapus praktik diskriminasi.
Harapan kami sederhana namun mendasar, yakni terwujudnya Bojonegoro sebagai wilayah tanpa sekat antara penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya. Dengan adanya payung hukum yang jelas, tidak ada alasan lagi bagi munculnya diskriminasi,” ujarnya.
Sanawi juga menyinggung perjalanan panjang organisasi yang dipimpinnya. Ia mengisahkan bahwa embrio gerakan ini berawal dari perjuangan kolektif di Kediri sebelum akhirnya berkembang dan berdiri mandiri di Bojonegoro sebagai wadah advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan komunitas disabilitas.
Baca juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, yang hadir mewakili Bupati, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat komitmennya terhadap kelompok masyarakat rentan. Ia menyebut tahun 2026 sebagai fase penting dalam penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional yang melibatkan perangkat desa serta kader di tingkat akar rumput menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran distribusi bantuan.
Pemerintah berupaya menjangkau seluruh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas berat dan penderita penyakit kronis. Validitas data menjadi fondasi agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi terbatas pada pemberian bantuan sosial semata. Program pemberdayaan kini menjadi prioritas, di antaranya melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit dan tata rias, penyediaan alat bantu, serta penguatan jaminan sosial bagi kelompok non-produktif seperti lansia dan penderita penyakit kronis.
Momentum peringatan ini juga bertepatan dengan suasana halal bihalal di bulan Syawal, yang dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan komunitas disabilitas. Dalam konteks tersebut, Agus menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan guna memastikan kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Interaksi yang intensif akan memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog demi mewujudkan Bojonegoro yang inklusif dan berkeadilan,” tutupnya.
Peringatan ini menegaskan bahwa inklusivitas bukan sekadar wacana, melainkan agenda bersama yang memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas.
