• Oleh : Budi Hartono 

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang menyasar lima desa di Kecamatan Kedungadem.

Kelima desa tersebut meliputi Desa Kepohkidul, Desa Geger, Desa Babadkidul, Desa Duwel, dan Desa Pejok. Program berlangsung pada 10–13 Agustus 2026, dengan kegiatan dilaksanakan di masing-masing desa dan Balai Desa Kepohkidul menjadi salah satu lokasi pelaksanaan.

Dalam program tersebut, masyarakat mendapatkan pembekalan dari fasilitator Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dasar kebencanaan, tetapi juga diarahkan pada kemampuan praktis masyarakat dalam mengenali, memetakan, dan mengurangi risiko bencana di lingkungannya.

Sejumlah materi yang diberikan meliputi kajian risiko bencana, pemetaan wilayah, kesiapsiagaan masyarakat, penyusunan rencana kontingensi, hingga penguatan kelembagaan kebencanaan di tingkat desa.

Program Destana dirancang untuk membangun kemampuan masyarakat agar tidak sekadar menjadi penerima bantuan ketika bencana terjadi. Warga didorong menjadi bagian aktif dalam mengenali ancaman, menentukan langkah mitigasi, serta menyiapkan respons yang tepat ketika kondisi darurat muncul.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Namun, tingkat risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui kesiapsiagaan serta mitigasi yang dilakukan sejak dini.

Bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi bisa dimitigasi,” ujar Setyo Wahono, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik wilayah dan potensi ancaman yang berbeda. Karena itu, strategi penanggulangan bencana harus disusun berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

Desa, kata dia, perlu mengetahui secara detail potensi ancaman yang ada di lingkungannya. Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah desa bersama masyarakat dapat menentukan bentuk mitigasi, kebutuhan pelatihan, sistem peringatan dini, hingga pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam penanganan.

Mitigasinya yang penting, makanya nanti diinventarisir kira-kira potensinya apa, setelah itu pelatihannya apa, kemudian koordinasinya harus dengan siapa,” jelasnya.

Ancaman yang harus diantisipasi masyarakat antara lain angin kencang atau puting beliung, kekeringan, serta kebakaran. Masing-masing ancaman membutuhkan pola kesiapsiagaan dan respons yang berbeda.

Terlebih ketika memasuki musim kemarau, kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Karena itu, masyarakat perlu memahami tindakan yang harus dilakukan sejak munculnya tanda-tanda bahaya.

Bupati menekankan bahwa mitigasi bukan hanya persoalan mengetahui jenis bencana, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan secara tepat ketika ancaman benar-benar muncul.

Sejalan dengan pembentukan Destana, Pemkab Bojonegoro juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 234 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Baca juga:

Tingginya angka kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan, terutama ketika kondisi lingkungan semakin kering dan mudah terbakar.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sampah, rumput, maupun bambu secara sembarangan. Apabila pembakaran tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan dengan pengawasan ketat agar api tidak merembet dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Jika pembakaran tidak dapat dihindari, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar api tidak merembet dan memicu kebakaran yang lebih besar,” ungkap Heru.

Selain meningkatkan kapasitas masyarakat, Destana juga diarahkan untuk membangun sistem koordinasi yang jelas di tingkat desa.

Dalam situasi darurat, kecepatan penanganan sangat bergantung pada kemampuan berbagai unsur untuk bergerak secara terpadu. Pemerintah desa, BPBD, relawan, tenaga medis, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Setyo Wahono meminta koordinasi tersebut dibangun sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, ketika keadaan darurat muncul, masing-masing pihak tidak perlu lagi mencari pola penanganan dari awal.

Kelembagaan Destana juga harus memiliki dasar regulasi yang jelas agar keberadaannya tidak berhenti setelah program pelatihan selesai.

Pastikan di tiap-tiap desa itu ada kelembagaannya. Jangan sampai nanti tidak ada regulasinya. Setelah itu peran aktif masyarakat harus dibangun,” tegasnya.

Menurut Bupati, keberadaan kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan sistem kesiapsiagaan di desa. Masyarakat tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga diarahkan agar mampu menjaga sistem tersebut tetap berjalan.

Pembentukan Destana pada akhirnya diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sejumlah komponen akan diperkuat, mulai dari pembentukan kepengurusan, kajian risiko, rencana penanggulangan bencana, rencana kontingensi, hingga aksi pengurangan risiko bencana.

Aparatur desa, relawan, dan masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kemampuan melalui simulasi kebencanaan. Dengan latihan tersebut, warga diharapkan memahami jalur tindakan, pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta langkah evakuasi ketika keadaan darurat terjadi.

Pendekatan tersebut sekaligus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan bencana.

Desa tidak lagi diposisikan semata sebagai objek yang menunggu bantuan setelah bencana terjadi. Sebaliknya, desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengenali ancaman, mengurangi risiko, memberikan respons awal, serta melindungi warganya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ketangguhan menghadapi bencana tidak dibangun ketika bencana sudah datang. Ketangguhan harus dipersiapkan jauh sebelumnya melalui pengetahuan, kelembagaan, koordinasi, latihan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan fondasi tersebut, program Destana diharapkan mampu melahirkan desa yang lebih mandiri, tanggap, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat muncul sewaktu-waktu.