- Sumber : Humas Polres Bojonegoro || Oleh : Budi Hartono
Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia memperkuat peran lintas sektor dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Markas Besar Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat yang diikuti gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring itu dipimpin Brigjen Pol. Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi menuju penguatan produksi jagung nasional pada 2026.
Brigjen Langgeng menyebut capaian tahun 2025 sebagai fondasi penting. Indonesia, kata dia, berhasil memenuhi kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak tanpa impor.
“Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan strategi 2026 berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) dan sektor perbankan guna mengatasi kendala permodalan. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama untuk membuka akses pembiayaan bagi petani jagung di berbagai daerah.
Baca juga:
Implementasi program telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan. Dukungan pembiayaan ini diharapkan mempercepat pemanfaatan lahan tidur sekaligus meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa sektor perbankan telah menyiapkan plafon KUR mikro senilai Rp180 triliun pada 2026. Dana tersebut mencakup pembiayaan sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
Selain pembiayaan, Polri juga menitikberatkan perlindungan harga di tingkat petani. Kolaborasi dengan Perum Bulog dilakukan untuk memastikan hasil panen tidak terserap oleh tengkulak dengan harga rendah.
Berdasarkan surat dinas internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026, pengadaan jagung untuk cadangan pangan pemerintah ditargetkan mencapai 1 juta ton dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram. Harga tersebut menjadi acuan agar pendapatan petani tetap terjaga.
“Fokus kami memastikan harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung petani sesuai standar HPP,” jelas Brigjen Langgeng.
Program terpadu ini bertujuan memutus ketergantungan petani terhadap rantai distribusi yang merugikan, sekaligus membangun ekosistem produksi yang berkelanjutan. Pendampingan manajerial juga disiapkan agar petani mampu mengelola pinjaman secara disiplin dan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Melalui koordinasi lintas lembaga, Polri berharap penguatan ekosistem jagung dapat menjadi model kolaborasi nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Upaya tersebut tidak hanya menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan nilai ekonomi hasil panen berpihak pada petani sebagai pelaku utama sektor pangan.
