• Oleh : Budi Hartono 

Bojonegoro – Memasuki masa tanam padi, Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro menunjukkan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mendekati 100 persen, dengan pupuk NPK Phonska mencatat tingkat penyaluran tertinggi, yakni 90,71 persen dari total alokasi.

Langkah ini menandai semakin kuatnya tata kelola distribusi pupuk bersubsidi di tengah proses modernisasi sektor pertanian. Sub Koordinator Pupuk serta Sarana Alat dan Mesin Pertanian DKPP Bojonegoro, Tatik Kasiati, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari masifnya sosialisasi terkait Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

“Kami terus memperkuat pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, kriteria penerima manfaat, hingga jenis pupuk yang disalurkan,” ujar Tatik. Ia menambahkan bahwa penguatan literasi regulasi menjadi kunci dalam menjaga ketertiban distribusi di tingkat tapak.

Baca juga:

Salah satu pilar utama percepatan penyaluran adalah implementasi sistem e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDK). Digitalisasi ini berfungsi mengamankan validitas data, meningkatkan transparansi, serta memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan petani.

Rincian Realisasi Berdasarkan Jenis Pupuk

• 1. Urea
  – Alokasi: 62.662 ton
  – Realisasi: 54.948,04 ton
  – Persentase realisasi: 87,69%
  – Sisa alokasi: 7.713,96 ton
• 2. NPK Phonska
  – Alokasi: 47.289 ton
  – Realisasi: 42.895,36 ton
  – Persentase realisasi: 90,71%
  – Sisa alokasi: 4.393,65 ton
• 3. Pupuk Organik
  – Alokasi: 22.083 ton
  – Realisasi: 16.172,34 ton
  – Persentase realisasi: 73,23%
  – Sisa alokasi: 5.910,66 ton

Meski pupuk organik mencatat persentase penyaluran terendah, DKPP menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penyaluran seluruh jenis pupuk, terutama menjelang puncak aktivitas cocok tanam.

Tatik menjelaskan bahwa DKPP Bojonegoro telah menyiapkan langkah antisipatif agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan. “Untuk menjamin ketersediaan pupuk dan mendukung kelancaran kegiatan tanam secara masif, kami telah mengajukan penambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada DKPP Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang lebih transparan, akuntabel, dan didukung teknologi, Bojonegoro menargetkan seluruh kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi tepat waktu, sehingga momentum masa tanam dapat dimanfaatkan secara optimal.