- Oleh : Budi Hartono
Blora — Ribuan buruh tani tembakau di Kabupaten Blora mulai menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap pertama tahun 2025. Penyaluran bantuan ini resmi dimulai pada Senin (10/11/2025) di Kantor Kecamatan Blora, dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor tembakau.
Peluncuran program tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kegiatan itu, sejumlah perwakilan buruh tani dari Kecamatan Blora menerima bantuan secara langsung sebagai tanda dimulainya penyaluran tahap pertama.
Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menjelaskan bahwa tahap pertama penyaluran ini ditujukan kepada 3.888 penerima manfaat. Masing-masing buruh tani tembakau menerima bantuan tunai sebesar Rp600.000.
“Hari ini kita menyalurkan BLT DBHCHT tahap pertama yang dilaksanakan pada bulan November. Tahap berikutnya akan disalurkan pada bulan Desember mendatang,” ungkap Luluk.
Ia menambahkan, dasar pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, yang mengatur pembagian porsi penggunaan DBHCHT. “Sebanyak 50 persen digunakan untuk kesejahteraan sosial, 20 persen untuk industri, dan 30 persen dialokasikan bagi BLT buruh tani tembakau. Dalam tahap ini, masing-masing penerima memperoleh Rp600 ribu,” jelasnya.
Selain bantuan dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan dukungan kepada pekerja sektor tembakau di Blora. “Untuk buruh pabrik rokok sebanyak 1.392 orang, dan buruh tani tembakau sebanyak 796 orang. Jadi total bantuan provinsi menjangkau sekitar 2.188 penerima,” paparnya.
Baca juga:
Luluk berharap agar bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. “Kami akan melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk tahap kedua agar penyaluran tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia menekankan bahwa dana yang diterima masyarakat harus utuh tanpa potongan dalam bentuk apapun.
“Bantuan ini harus diterima penuh, Rp600 ribu tanpa dikurangi seribu rupiah pun. Jika di kemudian hari ditemukan adanya potongan atau pungutan, hal itu akan menjadi perhatian serius dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Wabup menjelaskan bahwa BLT DBHCHT merupakan bentuk nyata perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap buruh tani tembakau yang telah berkontribusi besar bagi daerah. “Program ini adalah wujud penghargaan atas kerja keras panjenengan semua yang telah menjaga keberlangsungan sektor tembakau di Blora,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar bantuan tersebut digunakan secara bijak dan produktif. “Gunakan BLT ini untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, mendukung pendidikan anak, serta menjaga kesehatan. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,” pesannya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tembakau daerah. Upaya ini dilakukan agar sektor tembakau tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.
“Pemkab Blora mendorong para petani dan pelaku usaha tembakau untuk meningkatkan produktivitas melalui metode yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Kualitas tembakau yang baik akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani serta memperkuat posisi Blora sebagai salah satu sentra tembakau unggulan,” pungkasnya.
Dengan penyaluran tahap pertama yang berjalan lancar ini, pemerintah berharap bantuan DBHCHT benar-benar mampu menjadi stimulus ekonomi bagi para buruh tani, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sektor tembakau yang menjadi salah satu penopang ekonomi utama di Kabupaten Blora.
