- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan sikap tegas terhadap mandeknya proyek pembangunan jembatan di Desa Ngablak, Kecamatan Dander. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (16/4/2026), guna menelusuri penyebab keterlambatan sekaligus memastikan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Sidak tersebut melibatkan tim lintas instansi yang terdiri dari pemerintah desa, jajaran Kecamatan Dander, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis. Hadir pula unsur teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bojonegoro dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yang secara khusus ditugaskan melakukan evaluasi menyeluruh di lapangan.
Dalam peninjauan itu, Nurul Azizah menegaskan bahwa proyek yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Ia menuntut adanya kejelasan terkait akar persoalan yang menyebabkan proyek tersebut terhenti.
Baca juga:
Ini bukan semata persoalan cuaca atau kendala teknis. Kita perlu mengetahui secara pasti di mana letak permasalahannya, apakah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan. Semua harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan tim gabungan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas PU Bina Marga diminta segera melakukan audit teknis lapangan guna menilai kelayakan konstruksi yang telah dibangun. Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro ditugaskan menelusuri kemungkinan adanya kelalaian administratif hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan di tingkat desa. Terlebih, jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai akses vital masyarakat yang kini justru terganggu akibat terhentinya pekerjaan.
Di lokasi yang sama, sejumlah warga menyampaikan harapan agar sidak ini tidak berhenti pada tahap evaluasi semata. Mereka menginginkan adanya langkah konkret, mulai dari penjadwalan ulang pekerjaan, pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab, hingga percepatan penyelesaian proyek secara terukur.
Dengan keterlibatan berbagai instansi dalam sidak tersebut, perhatian publik kini tertuju pada hasil tindak lanjut yang akan diambil pemerintah. Proyek jembatan Ngablak menjadi ujian nyata bagi efektivitas pengawasan pembangunan desa, apakah mampu segera dipulihkan, atau justru membuka persoalan baru terkait tata kelola proyek di daerah.
