• SUMBER : SMSI 

SURABAYA – Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) memperkuat langkah transformasi pendidikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Langkah ini ditempuh untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, sekaligus mampu menjawab tantangan di sektor pemerintahan, politik, demokrasi, media, dan transformasi digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Diskusi Bersama Mitra (Stakeholder) yang digelar di Surabaya, Rabu (15/7). Forum tersebut menghadirkan perwakilan DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, kalangan media massa, hingga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur.

Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa pelibatan para pemangku kepentingan merupakan bagian dari strategi pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, perguruan tinggi tidak lagi cukup hanya menyiapkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus menghasilkan sumber daya manusia yang siap beradaptasi dengan dinamika profesi.

Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya memiliki penguasaan teori tentang demokrasi, politik, dan pemerintahan, tetapi juga dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan para stakeholder," ujar Arif.

Ia menambahkan, forum tersebut menjadi ruang dialog yang strategis untuk menyerap berbagai perspektif dari mitra eksternal. Masukan yang diperoleh akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum agar proses pembelajaran semakin kontekstual dan mampu memberikan pengalaman yang relevan bagi mahasiswa.

Salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi adalah pentingnya pembekalan sebelum mahasiswa menjalani program magang. Menurut Arif, masukan dari para mitra menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa di dunia praktik perlu diperkuat melalui pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif.

Karena itu, Program Studi Ilmu Politik UNESA berencana memperluas implementasi project-based learning, studi kasus, riset terapan, serta pengalaman lapangan agar mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan persoalan secara nyata ketika terlibat di lembaga pemerintahan, legislatif, penyelenggara pemilu, maupun institusi lainnya.

Dari unsur legislatif, perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E., menilai kebutuhan dunia kerja saat ini menuntut lulusan Ilmu Politik memiliki kompetensi teknis yang lebih kuat dibanding sekadar penguasaan teori.

Menurutnya, mahasiswa perlu memahami analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. DPRD membutuhkan sumber daya yang mampu menyajikan data dan evidence sebagai dasar pengambilan keputusan," katanya.

Baca juga:

Pandangan serupa juga disampaikan perwakilan KPU dan Bawaslu. Mereka menilai mahasiswa yang menjalani magang perlu memahami secara komprehensif tahapan penyelenggaraan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, hingga pengelolaan data pemilu.

Selain penguasaan substansi, kemampuan komunikasi publik, literasi digital, serta fact checking juga dinilai menjadi kompetensi penting di tengah meningkatnya arus informasi dan maraknya disinformasi di ruang digital.

Dari sektor media, para praktisi menekankan pentingnya penguatan kemampuan komunikasi publik, public speaking, literasi media, riset, hingga produksi konten berbasis data. Kompetensi tersebut dinilai semakin relevan karena lulusan Ilmu Politik kini memiliki peluang karier yang semakin luas, tidak hanya di pemerintahan dan lembaga politik, tetapi juga di industri media, komunikasi strategis, serta sektor kreatif berbasis informasi.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Sokip, yang turut menjadi peserta forum, menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital yang mengubah pola produksi dan distribusi informasi.

Menurutnya, mahasiswa Ilmu Politik perlu menguasai teknologi sebagai bekal menghadapi ekosistem komunikasi modern yang menuntut kecepatan sekaligus akurasi.

Memiliki kemampuan teknologi menjadi hal yang wajib bagi teman-teman mahasiswa Ilmu Politik di tengah derasnya arus informasi. Selain mampu menjadi filter informasi, mereka juga harus memiliki kemampuan analisis hingga mampu memproduksi konten secara cepat dan tepat," ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara kerja berbagai profesi, termasuk jurnalistik dan komunikasi publik. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru tanpa mengabaikan etika, akurasi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas lulusan, SMSI Jawa Timur menyatakan kesiapan untuk membangun kolaborasi bersama Program Studi Ilmu Politik UNESA melalui penguatan kompetensi di bidang teknologi digital, jurnalistik, literasi media, dan produksi konten.

Menutup forum tersebut, Arif Affandi menegaskan bahwa seluruh masukan dari para mitra akan menjadi bagian penting dalam evaluasi kurikulum yang sedang disusun. Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga pemerintah, legislatif, penyelenggara pemilu, media, dan organisasi profesi dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang semakin adaptif terhadap perubahan zaman.

Kami ingin membangun kurikulum yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, maupun sektor lainnya. Kolaborasi dengan para stakeholder akan terus kami perkuat agar proses pembelajaran semakin kontekstual, relevan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.