- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat rentan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Temayang, Kamis (30/7/2026). Dalam agenda tersebut, ia meninjau kondisi warga berstatus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait potensi kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
Kunjungan itu menjadi gambaran pendekatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun pelayanan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Tidak sekadar menjalankan agenda pemerintahan, kegiatan tersebut difokuskan pada identifikasi persoalan riil yang dihadapi warga serta penyusunan langkah-langkah penanganan secara berkelanjutan.
Rangkaian kunjungan diawali dengan mendatangi kediaman seorang warga ODGJ. Pada kesempatan itu, Nurul Azizah menyerahkan bantuan tali asih sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga yang selama ini menjadi pendamping utama dalam proses perawatan.
Menurutnya, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan proses pemulihan penyandang ODGJ. Karena itu, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan materi, tetapi juga harus diwujudkan melalui pendampingan yang konsisten, layanan kesehatan yang berkesinambungan, serta penguatan dukungan sosial di lingkungan sekitar.
"Perhatian kepada saudara-saudara kita yang berstatus ODGJ tidak boleh berhenti pada bantuan materi. Pendampingan, kunjungan rutin, serta memastikan mereka dirawat dengan penuh kasih sayang juga menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah," ujar Nurul Azizah.
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya, termasuk masyarakat yang selama ini kerap berada di kelompok paling rentan.
Baca juga:
Sebagai tindak lanjut, Wakil Bupati meminta Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat agar pemantauan kondisi kesehatan maupun sosial warga ODGJ dapat dilakukan secara berkala dan terintegrasi.
Selain memperhatikan aspek kesehatan dan sosial, Nurul Azizah juga meninjau kondisi rumah yang dihuni keluarga tersebut. Setelah melihat langsung keadaan bangunan yang dinilai belum layak, ia memastikan rumah tersebut akan diusulkan sebagai penerima bantuan program bedah rumah dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga keluarga dapat menempati hunian yang lebih aman, sehat, dan layak.
Usai melakukan kunjungan kepada warga ODGJ, rombongan melanjutkan agenda ke Desa Bakulan, Kecamatan Temayang. Di lokasi ini, Wakil Bupati meninjau hasil rehabilitasi salah satu rumah penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah selesai dikerjakan.
Program rehabilitasi RTLH merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.
Salah seorang penerima manfaat, Sibah, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ia mengaku rumah yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan kini telah berubah menjadi hunian yang lebih layak sehingga memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi keluarganya.
Selain meninjau berbagai program sosial, Nurul Azizah juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk berdialog bersama perangkat Desa Papringan. Pertemuan itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait ancaman kekeringan yang mulai dirasakan menjelang puncak musim kemarau.
Dalam dialog tersebut, perangkat desa menyampaikan kekhawatiran terhadap berkurangnya ketersediaan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun langkah-langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak semata diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah hadir secara langsung, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Pendekatan yang mengedepankan empati, kolaborasi lintas sektor, dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan sosial sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan dan perhatian dari pemerintah daerah.
