• Oleh : Suyanto

Bojonegoro, - Rencana pemberlakuan iuran swadaya bagi wali murid di SMKN Dander menjadi topik perbincangan hangat di kalangan orang tua siswa, menyusul penyampaian gagasan tersebut dalam sebuah forum resmi sekolah pada akhir pekan ini. Isu ini mencerminkan dinamika relasi antara kebutuhan pendukung kegiatan sekolah dan realitas sosial-ekonomi keluarga peserta didik.

Wacana iuran bulanan senilai Rp100.000 itu disampaikan oleh pihak komite sekolah sebagai bentuk partisipasi sukarela wali murid untuk menunjang kegiatan non-akademik, terutama aktivitas keagamaan dan sosial yang berlangsung di luar jam belajar. Komite menilai, dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat karakter kebersamaan serta menunjang citra positif sekolah di tengah masyarakat.

Dalam pemaparan yang berlangsung di hadapan para wali murid, komite menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak dimaksudkan sebagai kewajiban. Penekanan diberikan pada semangat gotong royong, dengan klaim bahwa pengurus komite bekerja secara sukarela tanpa menerima kompensasi finansial. Narasi yang dibangun adalah ajakan kolektif untuk mendorong kemajuan sekolah melalui partisipasi bersama.

Baca juga:

Meski demikian, respons dari para wali murid menunjukkan spektrum pandangan yang beragam. Sejumlah orang tua menyuarakan kekhawatiran bahwa besaran iuran yang diusulkan berpotensi menambah beban ekonomi, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tidak tetap. Perbedaan latar belakang pekerjaan dan kondisi finansial disebut sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan secara lebih sensitif sebelum kebijakan semacam itu diterapkan.

Di luar forum resmi, klarifikasi dari pihak komite kembali menegaskan bahwa tidak ada sanksi atau tekanan bagi wali murid yang tidak berpartisipasi. Komite bahkan menyatakan bahwa besaran iuran muncul dari aspirasi sebagian orang tua, bukan merupakan keputusan sepihak pengurus. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran akan adanya kewajiban terselubung.

Situasi menjadi semakin menarik ketika sebagian wali murid mencermati absennya pihak manajemen sekolah dalam sesi diskusi lanjutan mengenai iuran tersebut. Kepala sekolah dan sejumlah tenaga pendidik diketahui telah meninggalkan lokasi setelah menyampaikan agenda akademik, sehingga diskusi tentang iuran sepenuhnya berlangsung di bawah koordinasi komite. Kondisi ini memunculkan interpretasi beragam mengenai posisi resmi pihak sekolah terhadap rencana tersebut.

Sejumlah wali murid berharap adanya dialog lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk manajemen sekolah, komite, dan perwakilan orang tua. Mereka menekankan pentingnya transparansi, kejelasan mekanisme pengelolaan dana, serta jaminan bahwa partisipasi tetap bersifat sukarela tanpa implikasi bagi hak siswa.

Hingga Sabtu ini, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak kepala sekolah mengenai evaluasi atau tindak lanjut atas wacana iuran tersebut. Namun, diskusi yang berkembang mencerminkan satu hal penting: kebutuhan akan keseimbangan antara dukungan terhadap kegiatan sekolah dan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang dilayani oleh institusi pendidikan publik.