- Redaksi
Bojonegoro — Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan urgensi efisiensi energi dan pengelolaan anggaran secara disiplin dalam apel pagi yang digelar di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (1/4/2026). Penekanan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang dinilai mulai memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan energi nasional.
Dalam amanatnya, Nurul Azizah menggarisbawahi bahwa ketegangan internasional, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, berimplikasi pada fluktuasi harga energi dunia. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kesiapan seluruh tingkatan pemerintahan untuk mengambil langkah adaptif, termasuk di level daerah.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional, terutama melalui langkah-langkah konkret penghematan energi dan efisiensi belanja,” ujarnya di hadapan jajaran aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi penggunaan transportasi ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, lanjutnya, mengimbau ASN untuk memanfaatkan transportasi umum maupun sepeda, khususnya untuk mobilitas dengan jarak di bawah tujuh kilometer. Kebijakan bersepeda setiap hari Senin yang dilanjutkan dengan apel pagi disebut sebagai bagian dari implementasi nyata upaya efisiensi tersebut.
Di sisi lain, Nurul Azizah memastikan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) belum diberlakukan di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Keputusan tersebut, katanya, masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga:
Kami tetap mengedepankan efektivitas kinerja ASN. Jika kebijakan WFH nantinya diterapkan, maka prinsip efisiensi energi dan biaya harus tetap menjadi landasan utama,” tegasnya.
Terkait sektor energi, pemerintah daerah juga menyoroti dinamika pasokan LPG 3 kilogram yang sempat mengalami kelangkaan menjelang hari raya. Kondisi tersebut dipicu oleh keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk di jalur pengiriman, yang berdampak pada terbatasnya stok di tingkat agen dan pangkalan serta kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan penambahan kuota LPG sebesar 10 persen serta menggelar operasi pasar di sejumlah kecamatan. Upaya tersebut masih dalam proses evaluasi oleh pihak Pertamina guna memastikan distribusi berjalan lebih stabil dan merata.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran daerah secara menyeluruh. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk melakukan penghematan, antara lain dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, mengendalikan belanja makan dan minum, serta membatasi konsumsi bahan bakar minyak, termasuk dalam pengadaan operasional.
Langkah-langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah ketidakpastian global, sekaligus bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan nasional di sektor energi.
Efisiensi bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
