- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Sebuah nomor telepon seluler yang mengatasnamakan pejabat publik kembali beredar di aplikasi WhatsApp. Kali ini, nama Danang Khurniawan, S.E., M.M., Kepala Bidang Penyelenggaraan Jalan (PUBM) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, digunakan oleh pihak tak dikenal untuk melakukan dugaan penipuan.
Dalam unggahan status pribadinya, Danang menegaskan bahwa nomor telepon dengan kode +62 823-1860-5447 bukan miliknya. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak merespons segala bentuk komunikasi yang datang dari nomor tersebut.
- “Nomor itu bukan milik saya. Apabila ada pesan yang mengatasnamakan saya, bisa dipastikan itu adalah tindakan penipuan,” tulisnya dalam keterangan singkat.
Baca juga:
Fenomena pencatutan identitas pejabat publik untuk tujuan penipuan bukanlah hal baru. Modus serupa kerap digunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi, baik melalui permintaan transfer dana, pemesanan proyek fiktif, maupun janji-janji terkait urusan birokrasi.
Danang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan komunikasi pribadi di luar jalur resmi kedinasan terkait urusan pekerjaan. Ia meminta agar masyarakat lebih waspada serta tidak mudah percaya pada pesan singkat maupun panggilan telepon yang mencurigakan.
- “Langkah terbaik adalah melakukan verifikasi langsung ke instansi terkait apabila menerima pesan yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan ragu untuk melapor jika merasa dirugikan,” tegasnya.
Pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pun diharapkan segera mengambil langkah antisipatif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai modus-modus penipuan digital yang kian marak. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta masyarakat luas menjadi kunci dalam mencegah jatuhnya korban lebih banyak akibat praktik kriminal semacam ini.
Dengan maraknya penyalahgunaan identitas, masyarakat dituntut untuk semakin bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Kewaspadaan dan ketelitian menjadi benteng utama agar tidak terjerumus dalam jebakan penipuan berkedok nama pejabat publik.
